Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat: October 2017

<< JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN, DIINTIMIDASI DAN DITEROR OLEH PELAKU USAHA, INDIVIDU, PEMERINTAH DAN LEMBAGA LAINNYA, JIKA TIDAK PUAS DENGAN LAYANAN PUBLIK ATAS BARANG DAN JASA, SEGERA LAPORKAN KAMI DI 0877 7235 3165 >>

<< JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN, DIINTIMIDASI DAN DITEROR OLEH PELAKU USAHA, INDIVIDU, PEMERINTAH DAN LEMBAGA LAINNYA, JIKA TIDAK PUAS DENGAN LAYANAN PUBLIK ATAS BARANG DAN JASA, SEGERA LAPORKAN KAMI DI 0877 7235 3165 >>

<< JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN, DIINTIMIDASI DAN DITEROR OLEH PELAKU USAHA, INDIVIDU, PEMERINTAH DAN LEMBAGA LAINNYA, JIKA TIDAK PUAS DENGAN LAYANAN PUBLIK ATAS BARANG DAN JASA, SEGERA LAPORKAN KAMI DI 0877 7235 3165>> << JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN, DIINTIMIDASI DAN DITEROR OLEH PELAKU USAHA, INDIVIDU, PEMERINTAH DAN LEMBAGA LAINNYA, JIKA TIDAK PUAS DENGAN LAYANAN PUBLIK ATAS BARANG DAN JASA, SEGERA LAPORKAN KAMI DI 0877 7235 3165 >>

<< JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN, DIINTIMIDASI DAN DITEROR OLEH PELAKU USAHA, INDIVIDU, PEMERINTAH DAN LEMBAGA LAINNYA, JIKA TIDAK PUAS DENGAN LAYANAN PUBLIK ATAS BARANG DAN JASA, SEGERA LAPORKAN KAMI DI 0877 7235 3165 >> << JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN, DIINTIMIDASI DAN DITEROR OLEH PELAKU USAHA, INDIVIDU, PEMERINTAH DAN LEMBAGA LAINNYA, JIKA TIDAK PUAS DENGAN LAYANAN PUBLIK ATAS BARANG DAN JASA, SEGERA LAPORKAN KAMI DI 0877 7235 3165 >>

BEGINI PENARIKAN KENDARAAN KREDIT MACET YANG BENAR MENURUT POLISI

DEBT COLLECTOR INI RAMPAS-PUKUL NASABAH DENGAN CELURIT

DEBT COLLECTOR INI RAMPAS-PUKUL NASABAH DENGAN CELURIT

DITAHAN : Jundarita Wijaya Putra yang kini sudah ditahan polisi. Lelaki ini ditahan lantaran mengambil motor milik nasabah finance.

MARON - Aksi perampasan sepeda motor dengan kekerasan, marak dilakukan debt collector atau oknum karyawan perusahaan pembiayaan. Jumat lalu (20/10), Jundarita Wijaya Putra, 33, oknum karyawan perusahaan pembiayaan (baca : finance) yang ada di Gending, diamankan Polsek Maron. Ia dibekuk lantaran diduga telah melakukan perampasan motor dan penganiayaan.

KRAKSAAN - Jundarita Wijaya Putra, 33 terancam bakal mendekam lebih lama di balik jeruji besi. Pria yang jadi debt collector sebuah perusahaan pembiayaan itu dijerat pasal berlapis gara-gara aksinya menganiaya korban dengan membawa celurit, Kamis malam (19/10).

Kasatreskrim Polres Probolinggo, AKP Riyanto mengatakan,

MARON - Aksi perampasan motor yang dilakukan Jundarita Wijaya Putra, debt collector sebuah perusahaan pembiayaan, langsung disikapi polisi. Usai motor Abdul Halim, 37, warga Desa Brani Kulon Kecamatan Maron, dirampas Kamis malam (19/10), korban lalu melapor ke polisi.

Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap oknum karyawan tersebut. Polisi langsung bertindak usai korban melaporkan ke Polsek Maron. Apalagi, saat itu korban menyebut, oknum debt collector tersebut, juga melakukan penganiayaan yakni memukul korban dengan gagang celurit yang dibawa pelaku.

Hak tanggungan akan mengalami suatu proses berakhir, yang sama dengan hak-hak atas tanah yang lainnyan. Ketentuan hapusnya hak tanggungan diatur dalam pasal 18 UUHTNo 4 tahun 1996 yang dinyatakan bahwa :

1. Hak Tanggungan Hapus Karena Hal-Hal Sebagai Berikut :

1. Tata Cara Pemberian Dan Pendaftaran Hak Tanggungan

Tata cara pemberian dan pendaftaran hak tanggungan, diatur dalam pasal 17 UUHT no 4 tahun1996 dinyatakan bahwa :

“ Bentuk Dan Isi Akta Pemberian Hak Tanggungan, Bentuk Dan Isi Buku Tanah Hak Yang Berkaitan Dengan Cara Pemberian Dan Pendaftarn Hak Tanggungan Ditetapkan Dan Diselenggarakan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 19 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pkok Agraria”.

Tatacara ini diatur dalam pasal 10 UUHT N0 4 tahun 1996 yakni :

BERALIHNYA HAK TANGGUNGAN

Hal ini sesuai dengan pasal 16 UUHT no 4 tahun 1996 dinyatakan sebagai berikut :

Ayat 1: Jika Piutang Yang Dijamin Dengan Hak Tanggungan Beralih Karena Cessie, Subrogasi, Pewarisan, Atau Sebab-Sebab Lain, Hak Tanggungan Tersebut Ikut Beralih Karena Hukum Kepada Kreditor Yang Baru.

PERINGATAN HAK TANGGUNGAN

Hak tanggungan memeliki peringatan sesuai dengan waktu pendaftarannya. Hak tanggungan tersebut didaftar di kantor pertanahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 UUHT no 4 tahun 1996 dinyatakan bahwa :

SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN

Penentu pembebanan hak tanggungan harus dilakukan dengan perantara kuasa yang akta autentik, sebagaimana penjabaran yang sebelumnya terdapat dalam pasal 1171 KUH Perdata ayat 2 yang pada prinsipnya untuk memasang hipotek harus dibuat dengan akta autentik.

Tujuan mempelajari asas hak tanggungan adalah untuk membedakannya dengan hak-hak tanggungan yang telah ada sebelum terbitnya UU hak tanggungan yang baru ini, termasuk hipotek yang ada sebelumnya. Untuk lebih jelanya, asas-asas tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Praktek Lembaga Pembiayaan Merugikan Negara, Membodohi Konsumen & Menciptakan Premanisme

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

APA ITU HAK TANGGUNGAN ?

HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH

Setelah menunggu UUPA No. 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria menjanjikan adanya undang-undang tentang hak tanggungan, pada tanggal 9 april 1996, lahirlah UU No 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Kehadiran hak tanggungan ini dimaksudkan sebagai pengganti dari hipotek sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata buku ke 3 sepanjang mengenai tanah dan credietverband yang diatur dalam staasblad 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan statsblad 1937-190 yang berdasarkan pasal 51 UUPA no 5 tahun 1960 masih diberlakukan sementara sampai dengan terbentuknya undang-undang hak tanggungan tersebut.

Defini Hak Tanggungan

Hubungan hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen, yang pada dasarnya merupakan hubungan perdata, tidak seharusnya mengedepankan hukum pidana agar tidak kontra produktif dalam menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha, serta Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Ironi dengan program yang tengah dikembangkan Pemerintah untuk mewujudkan konsumen cerdas dengan mendorong tumbuhnya LPKSM sebagai mitra Pemerintah dalam menciptakan perlindungan konsumen di Indonesia.

Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

PENGERTIAN PELAKU USAHA DALAM UUPK

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Ada dua jenis pelaku usaha, yaitu

Kasus penarikan secara paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Masalahnya, kasus tersebut masih kerap terjadi di Indonesia.

Penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector tidaklah diperbolehkan, terkait prosedur penarikan kendaraan bermotor tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Lembaga perlindungan konsumen adalah suatu wadah yang menangani kasus-kasus ataupun hal-hal yang berkenaan dengan konsumen. Lembaga Perlindungan konsumen sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Karena setiap konsumen berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Oleh karena itu, penting suatu lembaga yang membantu konsumen dalam mendapatkan haknya secara utuh.

Berbicara tentang lembaga perlindungan konsumen, di Indonesia banyak terdapat lembaga-lembaga yang bergerak. Namun, dalam susunan formalnya lembaga-lembaga tersebut berada dibawah naungan

Konsumen dalam UU nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan perangkat lainnya tidak bisa dipidanakan / dibuikan kecuali ada kriminalisasi.

Terjadinya beberapa Konsumen yang latar belakangnya masuk Pengurus, Anggota, ataupun ada kaitannya dengan LPKSM, yang dimasukkan dalam perkara pidana adalah bukti nyata dari KRIMINALISASI terhadap konsumen. Apapun alasannya

Mengapa UU Perlindungan Konsumen (UUPK) Dibutuhkan ?

Meskipun secara eksplisit hak-hak konsumen belum diatur konstitusi, namun terdapat beberapa pasal dalam UUD 1945 yang mengakomodir hak-hak konsumen, yaitu :

Pengertian Konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen sebagai pemakai listrik harus

Berbicara tentang perlindungan konsumen, untuk level global, tidak dapat dilepaskan dari pidato legendaris Presiden John F. Kennedy dihadapan Kongres pada 15 Maret 1962. Ada dua pesan penting dalam pidato tersebut :

Pertama, untuk pertama kalinya empat hak dasar konsumen

Tiba-tiba Go-Jek naik daun. Kehadiran moda transportasi berbasis kendaraan roda dua di Jakarta seolah menjadi oasis di tengah kurangnya pelayanan angkutan umum. Ratusan sarjana pun bergabung dan ingin mereguk gurihnya pendapatan pengemudi Go-Jek, yang konon bisa mencapai Rp. 400-500 ribu per hari.

Budaya nrimo konsumen, rasanya harus segera ditinggalkan. Sikap nrimo, selain akan merugikan konsumen sebagai individu, juga berpotensi merugikan konsumen lainnya (masyarakat), bahkan lingkungan. Maka saat menggunakan suatu barang dan atau jasa (berkonsumsi), justru mata seorang konsumen harus lebih awas,

Masyarakat konsumen Indonesia dikagetkan oleh adanya hasil investigasi majalah Tempo dan BBC Indonesia terhadap restoran ternama yang diduga kuat menggunakan bahan baku kadaluwarsa untuk produksinya dan atau memperpanjang masa kadaluwarsa. Praktek bisnis semacam ini jelas tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Sebab

Waktu berjalan terus. Dwi Windu sudah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) diterbitkan, berarti sudah dwi windu lebih UUPK ini dijadikan acuan hukum bagi permasalahan konsumen. Pertanyaannya, efektifkah UUPK ?

Penyakit tersebut tentu akan sangat sulit diatasi jika sudah menjadi insiden, apalagi jika tarafnya sudah stadium lanjut atau tingkat tinggi. Langkah terbaik adalah pencegahan, dengan kampanye hidup sehat, termasuk

Madu adalah hasil produksi lebah yang penuh dengan tantangan bagi manusia untuk memahaminya. Sampai zaman modern ini, masih ada tidak kurang dari 75 jenis zat di dalam madu yang belum terdefinisikan oleh ilmu pengetahuan modern bahkan belum diberi nama. Madu banyak dikonsumsi orang karena

Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia menilai masih banyak titik rawan atas penyimpangan dan pelanggaran terhadap produk beredar buah segar. Dari hasil pengujian menemukan 3 indikator penyebab produk buah segar yang beredar di pasaran masih rawan dan tidak aman dikonsumsi. Indikator dimaksud adalah